MENYIKAPI PEMILU LEGILATIF 2009

Pemilu legislalif yang rencananya akan digelar 9 April 2009 mendatang menjadi pemilu yang penuh dengan problematika. Kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan kembali diuji dengan berbagai permasalahan seperti urusan logistik, Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan indikasi jumlah golput yang meningkat. Sempat muncul wacana pemunduran jadwal pelaksanaan pemilu selama sebulan terkait dengan ketidakberesan tersebut. Mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan sebuah tantangan bagi negara kita apalagi Indonesia adalah negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Pemilu di Indonesia tentu akan menjadi rujukan bagi negara lain terutama di wilayah kawasan. Dengan hadirnya 38 partai politik nasional yang sama-sama menawarkan jargon keadilan dan kemakmuran tentu akan membuat rakyat lebih pusing lagi dalam menentukan pilihannya. Masing-masing partai sangat sulit dibedakan baik dari sisi program kerja, visi, dan misinya sehingga dalam setiap kampanye isu kesejahteraan tetap dijadikan alat jualan dengan mengeksploitasi kemiskinan. Penulis mencoba membandingkan dengan pemilu di Amerika Serikat tahun lalu di mana masing-masing partai dan kandidat presiden mempunyai pandangan yang dapat terdiferensiasi sehingga masyarakat AS akan mudah untuk menentukan pilihannya dan tentunya menciptakan pemilu dengan tingkat partisipasi yang tinggi selain karena faktor tokoh-tokoh baru yang membawa isu perubahan. Di Indonesia rupanya sistem kepartaian kita masih menghambat munculnya tokoh-tokoh alternatif yang membawa pesan perubahan. Dari daftar caleg yang diajukan partai politik terutama partai politik besar masih didominasi muku-muka lama bahkan ada beberapa partai yang secara pragmatis merekrut caleg dari kalangan “populer” untuk mendongkrak perolehan suaranya. Sekali lagi bahwa sistem pengkaderan di dalam partai poltik menjadi semacam prime mover dalam mewujudkan pemimpin yang berkualitas. Pemilu lima tahunan sebagai ajang regenerasi politik harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan jangan sampai demokrasi Indonesia yang mahal harganya ini terus menjadi demokrasi yang bersifat prosedural, bukan demokrasi substansial. Rakyat tetap perlu menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu karena itu merupakan sikap politik yang kostruktif dalam rangka ikut menentukan arah bangsa ini ke depan.[]Kuwat Haryatmo