Proses pembelajaran yang dilaksanakan program Kelas Internasional (KI) agaknya sedikit terhambat karena ketidakjelasan kurikulum yang dipakai. English Discussion Community (EDC) dan Preparation For Presentation (PFP) - dua program terbaru KI cukup mendapat respon dari mahasiswa karena tidak disosialisasikan sebelumnya. Berawal ketika Rabu,18 Maret 2009 pukul 09.45 mahasiswa akuntansi internasional berniat mengadakan diskusi dengan Tim Pengelola KI perihal kedua program tersebut, namun pada waktu yang bersamaan di gedung Roedhiro tengah diadakan Communication With Native dengan Mohammad Poul sebagai pembicaranya yang notabene wajib bagi setiap mahasiswa KI. Misscommunication antara mahasiswa dan Tim Pengelola KI turut menjadi penyebab tidak terselenggaranya acara diskusi yang ditunggu-tunggu oleh banyak mahasiswa. Keingintahuan mahasiswa KI tidak dapat terjawab pada hari itu
Pantas jika antusisme mahasiswa KI terhadap diskusi ini cukup besar. Bagaimana tidak, kebijakan program tersebut diwajibkan bagi setiap mahasiswa KI dan berpangkal pada syarat pendadaran. Adanya keharusan ini dipandang oleh salah satu Tim Pengelola KI, Poppy Dian Indira, SE, M.Si,Ak sebagai komitmen tim pengelola KI untuk meningkatkan kualitas KI, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris. ”Bisa dibayangkan jika program tersebut tidak diwajibkan. Kita lihat sekarang, bagaimana kualitas mahasiswa KI, terlebih angkatan 2006 yang sebentar lagi akan menempuh tugas akhir. Mereka akan sangat kerepotan jika harus menyusun skripsi dan seminar menggunakan bahasa Inggris. Untuk itulah, kami (tim pengelola KI-red) merancang program ini untuk membantu mahasiswa.” Hal senada juga diungkapkan oleh koordinator Tim Pengelola KI, Wiwiek R. Adawiyah, M.Sc,” Setelah kami melakukan survey ke universitas lain, ternyata program KI Unsoed masih sangat jauh dari standar internasional. Kami merasa terpanggil untuk terus memperbaiki kurikulum KI ini. Dan program EDC serta PFP ini salah satu usaha kami.”
Amat disayangkan jika itikad baik dari Tim Pengelola ini hanya dipandang sebelah mata oleh mahasiswa KI. Sebagian mahasiswa merasa kecewa karena belum mendapat keterangan yang pasti mengenai program tersebut. Sebagai syarat pendadaran, mahasiswa KI angkatan 2006 hanya diwajibkan mengambil PFP. Untuk mahasiswa angkatan 2007, diwajibkan mengambil EDC dan PFP. Sedangkan bagi mahasiswa angkatan 2008, syarat pendadaran dipertimbangkan dari EDC, PFP dan akumulasi 10% untuk nilai bahasa Inggris. Perbedaan kebijakan ini mengisyaratkan ketidaksiapan Unsoed dalam menyelenggarakan KI, sebagaimana pernyataan Bu Poppy,” Untuk masalah kurikulum, kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Permasalahan di KI ini juga kompleks. Semua nggak bisa diselesaikan dalam satu hari, harus step by step. Semua itu butuh proses.”
Economic Debating Club FE dipercaya oleh pihak fakultas untuk meng-handle EDC. Ketika ditanya mengenai antusiasme mahasiswa yang mendaftar, Kiki Sri Rejeki, sebagai salah satu anggota tim EDC mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. “Kami hanya diminta bantuannya oleh jurusan untuk meng-handle. Kalau masalah berapa banyak mahasiswa yang mendaftar, kami kurang tahu karena mahasiswa langsung mendaftar ke jurusan,”ungkapnya. Tim EDC juga merasa sedikit kesulitan karena materi yang diajarkan oleh masing-masing pengajar tidak ada standar yang jelas.
Di lain pihak, Yos Riski, mahasiswa KI SKS 2007 merasa kecewa atas dikenakannya biaya untuk mengikuti program tersebut. Untuk EDC, dikenai biaya Rp 10.000,- per mahasiswa untuk jangka waktu satu tahun. Sedangkan untuk mengikuti PFP, mahasiswa harus mengeluarkan Rp 75.000,- untuk 10 kali pertemuan. “ Sebenarnya kami agak kecewa karena harus mengeluarkan uang lagi. Masa untuk menyelenggarakan program tersebut pihak fakultas tidak mampu untuk membiayainya. Bukan masalah besaran nominalnya, tapi selama ini kami belum mendapatkan transparansi penggunaan uang yang sudah kami bayarkan. Kami sudah menuntut pihak fakultas untuk memberikan transparansi dana tersebut sejak setahun yang lalu. Tapi hingga kini kami belum mendapatkannya”, tuturnya. Yos juga menuntut transparansi dan sosialisasi kepada Tim Pengelola KI mengenai kebijakan yang keluar. ” Kami selalu terbuka jika ada mahasiswa yang akan bertanya mengenai masalah KI. Bahkan sampai hal yang paling krusial pun,” ungkap Irma Suryahani, SE, M.Si yang juga anggota Tim Pengelola KI. ”Tapi, ada hal-hal yang tidak bisa kami jawab jika itu bukan koridor dan wewenang kami untuk menjawabnya,”imbuhnya.
Dua tahun lebih FE menyelenggarakan program KI..”KI ini baru dalam tahap start up, jadi wajar jika terdapat kekurangan di sana-sini,” kata Bu Wiwiek
Satu demi satu permasalahan KI yang kini dirasakan hanya sedikit dari sekian banyak masalah yang tak terliput oleh mata. Tak ada kejelasan mengenai penyelesaian dari masalah yang ada. Setiap kali ada masalah baru yang muncul, masalah yang lalu terkubur dan terpinggirkan.[]Asri
Pantas jika antusisme mahasiswa KI terhadap diskusi ini cukup besar. Bagaimana tidak, kebijakan program tersebut diwajibkan bagi setiap mahasiswa KI dan berpangkal pada syarat pendadaran. Adanya keharusan ini dipandang oleh salah satu Tim Pengelola KI, Poppy Dian Indira, SE, M.Si,Ak sebagai komitmen tim pengelola KI untuk meningkatkan kualitas KI, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris. ”Bisa dibayangkan jika program tersebut tidak diwajibkan. Kita lihat sekarang, bagaimana kualitas mahasiswa KI, terlebih angkatan 2006 yang sebentar lagi akan menempuh tugas akhir. Mereka akan sangat kerepotan jika harus menyusun skripsi dan seminar menggunakan bahasa Inggris. Untuk itulah, kami (tim pengelola KI-red) merancang program ini untuk membantu mahasiswa.” Hal senada juga diungkapkan oleh koordinator Tim Pengelola KI, Wiwiek R. Adawiyah, M.Sc,” Setelah kami melakukan survey ke universitas lain, ternyata program KI Unsoed masih sangat jauh dari standar internasional. Kami merasa terpanggil untuk terus memperbaiki kurikulum KI ini. Dan program EDC serta PFP ini salah satu usaha kami.”
Amat disayangkan jika itikad baik dari Tim Pengelola ini hanya dipandang sebelah mata oleh mahasiswa KI. Sebagian mahasiswa merasa kecewa karena belum mendapat keterangan yang pasti mengenai program tersebut. Sebagai syarat pendadaran, mahasiswa KI angkatan 2006 hanya diwajibkan mengambil PFP. Untuk mahasiswa angkatan 2007, diwajibkan mengambil EDC dan PFP. Sedangkan bagi mahasiswa angkatan 2008, syarat pendadaran dipertimbangkan dari EDC, PFP dan akumulasi 10% untuk nilai bahasa Inggris. Perbedaan kebijakan ini mengisyaratkan ketidaksiapan Unsoed dalam menyelenggarakan KI, sebagaimana pernyataan Bu Poppy,” Untuk masalah kurikulum, kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Permasalahan di KI ini juga kompleks. Semua nggak bisa diselesaikan dalam satu hari, harus step by step. Semua itu butuh proses.”
Economic Debating Club FE dipercaya oleh pihak fakultas untuk meng-handle EDC. Ketika ditanya mengenai antusiasme mahasiswa yang mendaftar, Kiki Sri Rejeki, sebagai salah satu anggota tim EDC mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. “Kami hanya diminta bantuannya oleh jurusan untuk meng-handle. Kalau masalah berapa banyak mahasiswa yang mendaftar, kami kurang tahu karena mahasiswa langsung mendaftar ke jurusan,”ungkapnya. Tim EDC juga merasa sedikit kesulitan karena materi yang diajarkan oleh masing-masing pengajar tidak ada standar yang jelas.
Di lain pihak, Yos Riski, mahasiswa KI SKS 2007 merasa kecewa atas dikenakannya biaya untuk mengikuti program tersebut. Untuk EDC, dikenai biaya Rp 10.000,- per mahasiswa untuk jangka waktu satu tahun. Sedangkan untuk mengikuti PFP, mahasiswa harus mengeluarkan Rp 75.000,- untuk 10 kali pertemuan. “ Sebenarnya kami agak kecewa karena harus mengeluarkan uang lagi. Masa untuk menyelenggarakan program tersebut pihak fakultas tidak mampu untuk membiayainya. Bukan masalah besaran nominalnya, tapi selama ini kami belum mendapatkan transparansi penggunaan uang yang sudah kami bayarkan. Kami sudah menuntut pihak fakultas untuk memberikan transparansi dana tersebut sejak setahun yang lalu. Tapi hingga kini kami belum mendapatkannya”, tuturnya. Yos juga menuntut transparansi dan sosialisasi kepada Tim Pengelola KI mengenai kebijakan yang keluar. ” Kami selalu terbuka jika ada mahasiswa yang akan bertanya mengenai masalah KI. Bahkan sampai hal yang paling krusial pun,” ungkap Irma Suryahani, SE, M.Si yang juga anggota Tim Pengelola KI. ”Tapi, ada hal-hal yang tidak bisa kami jawab jika itu bukan koridor dan wewenang kami untuk menjawabnya,”imbuhnya.
Dua tahun lebih FE menyelenggarakan program KI..”KI ini baru dalam tahap start up, jadi wajar jika terdapat kekurangan di sana-sini,” kata Bu Wiwiek
Satu demi satu permasalahan KI yang kini dirasakan hanya sedikit dari sekian banyak masalah yang tak terliput oleh mata. Tak ada kejelasan mengenai penyelesaian dari masalah yang ada. Setiap kali ada masalah baru yang muncul, masalah yang lalu terkubur dan terpinggirkan.[]Asri
0 comment(s) to... “INDIKASI KETIDAKSIAPAN KURIKULUM KI”
0 komentar:
Posting Komentar